JOMBANG, LintasDaerah.id — Bupati Jombang, Warsubi, kembali menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Ia melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, Senin siang (28/7/2025).
Kehadiran Bupati Warsubi kali ini berkaitan dengan langkah lanjut dari audiensi bersama Kementerian PUPR di Jakarta pada 23 Juli lalu. Ia secara langsung menyampaikan kondisi ril RTLH di Kabupaten Jombang kepada pemerintah pusat.
“Saya ingin pastikan data yang kita kirim benar-benar akurat. Harus lengkap, by name by address, dan bisa dipertanggungjawabkan saat dicek di lapangan. Ini menyangkut nasib masyarakat kecil. Jangan asal cantumkan nama,” ujar Warsubi saat berdialog dengan jajaran Perkim.
Menurutnya, ketepatan data sangat menentukan kelancaran proses bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, ia meminta seluruh jajaran dinas bekerja cepat, namun tetap mengedepankan akurasi.
“Peluang dari pusat terbuka lebar, tapi hanya bisa kita manfaatkan kalau data kita siap dan valid. Saya sudah sampaikan, ada 18 ribu rumah tidak layak huni di Jombang. Kalau kita bisa ajukan 10 hingga 15 ribu unit yang benar-benar sesuai, itu sudah luar biasa,” jelasnya.
Warsubi juga menekankan, pembangunan rumah layak huni merupakan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan, bukan sekadar proyek fisik.
“Hunian layak itu hak dasar. Kalau bisa kita sasar masyarakat dengan pendapatan paling rendah, maka dampaknya akan signifikan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menambahkan bahwa rumah yang sehat dan aman menjadi fondasi utama bagi tumbuhnya keluarga yang produktif dan sejahtera. Menurutnya, anak-anak akan lebih tenang belajar, dan orang tua pun lebih semangat bekerja bila tinggal di rumah yang nyaman.
“Rumah bukan cuma soal dinding dan atap, tapi tentang rasa aman dan masa depan. Program ini harus menjadi kebijakan nyata, bukan hanya janji politik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Jombang menyatakan siap menindaklanjuti arahan Bupati. Koordinasi dengan camat dan kepala desa juga akan ditingkatkan untuk memastikan pendataan benar-benar melibatkan masyarakat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Langkah tegas ini menjadi sinyal, Pemerintah Kabupaten Jombang tidak ingin hanya menjadi perantara program pusat, tapi juga proaktif dalam memastikan setiap bantuan betul-betul sampai kepada warga yang berhak menerimanya.(*)
Penulis : Apriani Alva
Editor : Nury
