JAKARTA, LintasDaerah.id – Gelombang perlambatan ekonomi tengah menghantui Tiongkok. Data terbaru menunjukkan, retail sales pada Juli 2025 hanya tumbuh 3,7 persen, meleset dari ekspektasi analis yang memproyeksikan 4,6 persen. Sementara itu, investasi di sektor properti yang selama ini menjadi penyumbang lebih dari 20 persen PDB Tiongkok justru anjlok hingga 12 persen dalam tujuh bulan pertama tahun ini.
Bagi pengamat ekonomi sekaligus entrepreneur, Mardigu Wowiek (Bosman), angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia melihat gejala perlambatan Tiongkok sebagai peringatan dini bagi negara-negara yang bergantung pada raksasa Asia tersebut, termasuk Indonesia.
“Properti itu motor penggerak utama Tiongkok. Kalau mesin ini mogok, dampaknya akan merembet ke seluruh rantai pasok global. Indonesia jelas tidak akan kebal,” ujarnya.
Di saat banyak negara resah menghadapi inflasi, Tiongkok justru terjebak dalam ancaman deflasi. Pabrik-pabrik menumpuk barang di gudang, namun konsumen memilih menunda belanja karena berharap harga esok lebih murah. Kondisi ini diperparah dengan badai dan banjir yang melumpuhkan distribusi serta merusak pertanian.
“Deflasi itu lebih menakutkan daripada inflasi. Harga turun memang terlihat menyenangkan, tapi di balik itu keuntungan perusahaan menguap, pekerja terancam kehilangan penghasilan, dan daya beli masyarakat makin melemah,” jelas Bosman.
Secara logis, perlambatan Tiongkok seharusnya menyeret Indonesia. Hubungan dagang kedua negara sangat erat, terutama lewat ekspor nikel, batu bara, dan sawit. Namun, data resmi justru menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen.
Bosman menyoroti adanya jurang lebar antara angka di atas kertas dengan kondisi nyata di lapangan.
“Banyak sektor usaha merasakan perlambatan, tapi datanya malah menunjukkan pertumbuhan. Publik wajar mempertanyakan, mana yang benar? Data atau realita?” katanya.
Dalam upaya menahan perlambatan, Tiongkok telah meluncurkan jurus pamungkas:
1. Menurunkan suku bunga pinjaman dari 8 persen ke 6 persen.
2. Memberikan insentif pajak untuk konsumsi.
3. Memberikan subsidi kebutuhan pokok bagi warga lanjut usia.
Namun, hasilnya masih jauh dari harapan.
“Bandingkan dengan Indonesia yang justru menaikkan pajak di banyak sektor, tapi data ekonomi tetap ditampilkan ‘tumbuh’. Kontras sekali. Publik harus kritis melihat ketidaksesuaian ini,” tegas Bosman.
Persoalan makin pelik karena dunia kini menghadapi dua kutub masalah. Amerika Serikat tengah bergulat dengan inflasi tinggi, sementara Tiongkok dililit deflasi. Dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini justru saling menarik global demand ke arah yang bertolak belakang.
“Kalau daya beli global ambruk, dunia bisa masuk ke vicious cycle. Ibarat Titanic, kapal besar tenggelam dan menyeret semua penumpang, termasuk Indonesia,” kata Bosman memberi peringatan.
Bosman menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyajikan data ekonomi serta kejelasan strategi menghadapi badai global.
“Jangan sampai kita terlena dengan angka-angka indah, sementara di lapangan masyarakat makin tertekan. Pemerintah harus jujur melihat situasi, lalu menyiapkan langkah mitigasi yang realistis,” tutupnya.(*)
Editor : Nury
