JOMBANG, LintasDaerah.id – Di lingkungan Pemkab Jombang, kursi kepala dinas mendadak menjadi buah bibir. Bukan karena diperebutkan ramai-ramai, tapi justru karena ada satu kursi yang malah ditinggal sendirian, tanpa rebutan, tanpa keramaian, tanpa drama antrean. Kursi itu milik Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
Padahal, kalau dipikir-pikir, Dinas Perkim bukan jabatan sembarangan. Ini dinas yang bersinggungan dengan urusan rumah rakyat. Dari tanah yang dipijak, atap yang menaungi, sampai kawasan permukiman yang menentukan apakah seseorang tinggal di lingkungan layak atau sekadar bertahan hidup. Tapi entah kenapa, sampai batas akhir pendaftaran seleksi terbuka pada Jumat (20/2/2026) tengah malam, kursi ini justru cuma satu orang.
Rumor yang beredar di lorong-lorong kantor pemerintahan yang biasanya lebih cepat dari pengumuman resmi menyebutkan, satu-satunya pendaftar itu adalah seorang camat. Situasinya jadi terasa seperti lomba lari yang pesertanya cuma satu, tapi tetap harus start, tetap harus finis, dan tetap harus dinilai apakah layak menang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo mengatakan, secara keseluruhan ada 19 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendaftar seleksi terbuka untuk lima jabatan strategis. Selain Perkim, kursi lain yang diperebutkan adalah Kepala Dinas PUPR, Disporapar, Disdagrin, serta Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan.
Secara angka, 19 pendaftar terdengar cukup ramai. Tapi ketika angka itu dipecah per kursi, barulah terasa ada yang janggal. Kursi lain punya kompetisi. Sedangkan Kursi Perkim, setidaknya untuk sementara, punya kesunyian.
“Sampai pukul 24.00 WIB tanggal 20 Februari 2026, ada 19 orang ASN yang resmi mendaftar seleksi terbuka JPTP (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama),” ujar Agus Purnomo.
Namun, birokrasi tidak mengenal istilah batal hanya karena sepi. Proses tetap berjalan. Panitia Seleksi tetap bekerja. Verifikasi administrasi tetap dilakukan, seolah ingin memastikan bahwa meskipun hanya satu orang yang datang, prosedur tetap harus dihormati.
Setelah verifikasi, masih ada uji kompetensi. Lalu wawancara. Tahapan-tahapan ini terdengar seperti serangkaian pintu yang tetap harus dibuka satu per satu, meski orang yang melewatinya tidak perlu berdesakan. (*)
Baca Juga:
- Kunjungi SMK Dwija Bhakti dan SMK PGRI 2, Kapolres Jombang Ajak Pelajar Tak Ikut Demonstrasi dan Bijak Bermedsos
- Pemerintah Berencana Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Akhir 2025, Simak Cara dan Syaratnya
- Gus Sentot Apresiasi Konser Dewa 19 di Stadion Jombang, Meski Sempat Muncul Polemik
Editor : Nury
