JOMBANG, LintasDaerah.id – Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ada proyek rehabilitasi madrasah yang nilainya tidak main-main, mencapai Rp2,5 miliar.
Tapi anehnya, proyek sebesar itu justru diduga berjalan dengan tingkat keterbukaan yang cukup misterius atau diduga siluman.
Berdasarkan penelusuran LintasDaerah.id di lokasi, Sabtu (7/2/2026), tidak ditemukan papan proyek. Tak ada direksi keet. Tidak ada informasi yang lazimnya menempel di depan proyek-proyek pemerintah.
Skala pekerjaan proyek tersebut, di antaranya 9 ruang kelas MI dan 4 ruang kelas MTs direhabilitasi total. Selain itu, dua lagi ruang kelas MTs yang dibangun dari nol. Total ada 15 ruang kelas yang sedang dikerjakan.
Yang lebih menarik, Ketua Yayasan Mambaul Ma’arif, lembaga yang menaungi sekolah tersebut, justru mengaku tidak tahu-menahu soal proyek miliaran ini.
“Saya tidak tahu proyek rehabilitasi ini. Pagu anggarannya berapa, siapa kontraktornya, siapa pengawasnya, saya tidak tahu,” ujar Ketua Yayasan, Drs Hadi Syaifudin, saat dikonfirmasi lewat WhatsApp.
Kalau ini sinetron, mungkin penonton akan bertanya, bagaimana mungkin proyek madrasah Rp2,5 miliar berjalan di bawah naungan yayasan, tapi ketua yayasannya tak tahu detail apa pun?
Soal sumber dana dari Kementerian Agama, Hadi menyebut dirinya hanya menerima penjelasan secara umum dari Kemenag Kabupaten Jombang. Detail anggarannya? Tidak jelas.
“Kami selaku yayasan hanya menjalankan,” kilahnya.
Sementara itu, seorang mandor proyek menyebut, proyek rehabilitasi ini dikerjakan PT Erajaya Wijaya, perusahaan asal Blitar.
Ketika ditanya soal pengawasan, jawabannya justru makin bikin dahi berkerut. Menurut sang mandor, pelaksana dan pengawas proyek berasal dari perusahaan yang sama.
“Pelaksana dan pengawas itu satu di PT Erajaya Wijaya,” katanya. Sayangnya, dia meminta namanya tidak dipublikasikan di media ini.
Dalam dunia proyek, ini tentu terdengar unik. Biasanya, pengawas berdiri di luar pelaksana. Tugasnya mengawasi, bukan mengawasi dirinya sendiri.
Soal waktu pengerjaan, menurut sang mandor, proyek ini berlangsung selama 360 hari kerja, termasuk masa pemeliharaan.
“Target penyelesaian fisiknya, rampung dalam 180 hari kerja,” katanya.
Pantauan LintasDaerah.id, selain papan proyek yang tak terlihat, perlengkapan keselamatan kerja (K3) juga tampak minim. Helm, rompi, dan sepatu safety tidak selalu digunakan para pekerja. Seolah keselamatan bisa menyusul belakangan, kalau sempat. (*)
Editor : Nury
