JOMBANG, LintasDaerah.id – Proyek rehabilitasi 15 ruang kelas di salah satu lembaga pendidikan di Jombang ini rupanya masih menyisakan tanda tanya. Nilainya disebut-sebut tembus Rp 2,5 miliar. Tapi anehnya, soal angka pastinya justru belum jelas.
Awalnya, Tim LintasDaerah.id mencoba menggali informasi dari mandor PT Erajaya Wijaya asal Blitar pada Jumat (6/2/2026). Namun ketika ditanya soal Surat Perintah Kerja (SPK), sang mandor terlihat kurang siap.
Jawabannya muter-muter dan akhirnya menyarankan agar konfirmasi langsung ke pemilik kontraktor atau Ketua Yayasan.
Padahal, proyek bernilai miliaran rupiah tentu semestinya dilengkapi dokumen yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kepala MTs, Amrullah, akhirnya angkat bicara saat dikonfirmasi bersama Ketua Yayasan Hadi Syaifuddin, Senin (9/2/2026).
Menurut Amrullah, proyek ini bukan datang tiba-tiba. Ia menyebut pihak sekolah memang diundang resmi oleh Kementerian Agama (Kemenag) Jombang pada 19 Januari 2026 karena masuk data penerima bantuan.
“Kami diundang secara resmi terkait proyek ini sebagai pengurus yayasan. Yang hadir waktu itu saya dan Ketua Yayasan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, sebelum pengerjaan dimulai, ada proses relokasi dan persiapan sekitar 20 hari di awal Januari. Bahkan, kontrak disebut sudah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak kontraktor setelah melalui pertemuan teknis gambar atau shop drawing meeting.
Yang jadi pertanyaan, kalau kontrak sudah ada, kenapa papan informasi proyek belum terpasang?
Biasanya, proyek pemerintah wajib memasang papan informasi berisi nilai anggaran, sumber dana, pelaksana, hingga waktu pengerjaan. Ini sebagai bentuk transparansi ke publik.
Saat ditanya soal kabar nilai Rp 2,5 miliar untuk pengerjaan 9 ruang kelas MI,4 ruang kelas MTs
dan 2 ruang kelas baru MTs. Baik Kepala Sekolah maupun Ketua Yayasan mengaku tidak mengetahui angka pastinya.
“Ya coba dicek saja kalau ada yang kurang pas. Terus terang saya sendiri tidak tahu soal konstruksi,” ujar Hadi singkat.
Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi penggunaan anggaran negara.
Keterangan lain yang juga menjadi sorotan adalah pernyataan mandor bahwa pelaksana dan pengawas sama-sama berada di bawah PT Erajaya Wijaya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal independensi pengawasan.
Di lapangan pun belum terlihat papan proyek, Direksi Keet, maupun perlengkapan K3 yang memadai. Padahal proyek sebesar ini tentu membutuhkan pengawasan ketat.
Kini publik menunggu langkah Kemenag Jombang maupun pihak terkait lainnya. Jika sekolah memang dipanggil resmi dan kontrak sudah diteken, semestinya tak ada yang perlu ditutup-tutupi.
Transparansi anggaran bukan sekadar formalitas, tapi bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Jangan sampai publik justru mengetahui angka pastinya ketika bangunan sudah berdiri atau malah saat muncul persoalan di kemudian hari.
Baca Juga:
- Drama Korea I Kill You Tayang di Vidio, Hadirkan Cerita Identitas Ganda yang Menegangkan
- Pemkab Jombang Ikuti Rakor Inflasi dan Pendirian Sekolah Garuda Unggul dengan Pusat
- Kepala Desa Krembangan Resmi Lantik Kepala Dusun Gempolkerep, Camat Gudo Ingatkan Pelajari Tupoksi
Editor : Nury
