JOMBANG, LintasDaerah.id – Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid, turun langsung ke lapangan untuk memastikan transparansi program seragam gratis bagi siswa SD dan SMP. Langkah ini diambil menyusul isu yang beredar mengenai minimnya ongkos jahit yang diterima para penjahit dalam program seragam gratis.
Usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Gus Wabup (sapaan akrab Salmanudin Yazid) langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga titik penjahit di wilayah Kecamatan Plandaan, Senin (7/7/2025).
“Kami ingin memastikan tidak ada potongan, tidak ada titipan, dan tidak ada pungli. Tadi kami sidak langsung ke beberapa titik, hasilnya semua sesuai dan tidak seperti isu yang beredar,” tegas Gus Wabup.
Dalam sidaknya, Gus Wabup menyampaikan, ongkos jahit yang diberikan sudah ditetapkan secara resmi yaitu Rp105 ribu untuk seragam SMP, dan Rp95 ribu untuk seragam SD.
Tarif jasa jahit tersebut belum dipotong pajak sesuai regulasi yang berlaku yakni 12%.
Nominal tersebut dinilai lebih dari cukup dan bahkan lebih tinggi dibandingkan harga borongan jahit biasa.
“Saya minta kepada para penjahit untuk mengukur langsung tiap siswa, bukan pakai ukuran umum seperti S/M/L. Bahkan ukurannya saya minta longgar 1-2 cm agar nyaman dan tidak kekecilan,” tambahnya.
Ernawati, salah satu penjahit seragam SD/SMP yang berada di Kelurahan Tunggorono memberikan konfirmasi, program ini berjalan tanpa potongan apapun. Ia mengaku mendapatkan keuntungan yang layak dari program jahit seragam gratis.
“Keuntungan kami malah lebih besar, sekitar 15 persen. Biasanya kami cuma dibayar Rp50-60 ribu per setel, sekarang jauh lebih baik. Tidak ada potongan sama sekali,” ujarnya.
Dengan mempekerjakan 15 penjahit, Ernawati menyatakan pihaknya bisa menyelesaikan hingga 60 setel seragam setiap hari demi mengejar target waktu distribusi.
Gus Wabup menegaskan, Pemkab Jombang berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan agar program seragam gratis ini benar-benar sampai ke siswa dengan tepat waktu, ukuran yang pas, dan tanpa pungutan apa pun.
“Ini adalah program keberpihakan pada siswa dari keluarga kurang mampu. Maka dari itu, kami pastikan semua berjalan sesuai kesepakatan — dari bahan, jahitan, sampai pendistribusian. Tidak boleh ada yang dirugikan,” pungkasnya.
Sidak ini turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, yang memastikan pemerintah akan terus mengawal proses dari hulu ke hilir hingga seragam sampai ke tangan para siswa.(*)
Lainnya:
- Bukan karena Kritik Sekolah, Pemkab Jombang Ungkap Alasan Pemecatan Guru PNS Yogi
- Prestasi Gemilang! Jombang Masuk Top 4 Nasional EPPD 2025
- HUT Otonomi Daerah ke-30: Jombang Tancap Gas Sinkronkan Program Pusat-Daerah
Penulis : Apriani Alva
Editor : Nury
