JOMBANG, LintasDaerah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar konsolidasi dan audiensi di Gedung Bung Tomo, Rabu (20/8/2025). Pertemuan ini digelar untuk menyatukan langkah dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Ketua PKDI Jombang, Supono, menegaskan pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, setiap persoalan di lapangan harus diselesaikan melalui dialog, bukan saling menyalahkan.
“Pemerintah daerah dan pemerintah desa wajib menjadi satu kesatuan. Jika ada masalah, mari kita duduk bersama untuk mencari solusi,” tegas Supono.
Dalam forum tersebut, PKDI Kabupaten Jombang menyatakan tiga sikap utama, yakni:
- Mendukung penuh revisi Perda terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/P2).
- Menjaga soliditas PKDI untuk mendukung kondusifitas pemerintahan dan masyarakat.
- Memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bupati Jombang dalam mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera.
Bupati Jombang, Warsubi, mengungkapkan, kenaikan PBB bukan hanya terjadi di Jombang, melainkan juga dialami oleh 146 kabupaten/kota lain di Indonesia.
“Pemerintah desa bisa membantu warganya yang keberatan dengan PBB untuk menyampaikan langsung ke Bapenda,” ujar Warsubi.
Ia menjelaskan, revisi Perda Nomor 13 Tahun 2025 memang berdampak pada penurunan PAD. Tahun 2024, realisasi PAD Jombang mencapai Rp51 miliar atau 95 persen dari target. Namun pada 2025, angka tersebut turun menjadi Rp50 miliar. Bahkan, diperkirakan ada potensi penurunan lagi hingga Rp15 miliar di tahun 2026.
“Meski PAD berkurang, revisi ini tetap kita lakukan demi meringankan beban masyarakat,” jelasnya.
Warsubi menambahkan, Jombang masih memiliki sumber PAD lain yang bisa diandalkan, salah satunya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia mencontohkan Perkebunan Panglungan yang sebelumnya merugi, kini mulai bangkit setelah manajemen baru diterapkan.
“Sekarang tunggakan pegawai sudah terbayar, bahkan ada kas tersisa. Jika dikelola dengan baik, potensi keuntungan bisa mencapai Rp300 hingga Rp500 juta,” ungkapnya.
Selain perkebunan, Bupati juga berharap kontribusi besar dari Bank Jombang, PDAM, dan Aneka Usaha Daerah. “Kalau dikelola maksimal, ini bisa jadi tumpuan tambahan PAD kita,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Bupati Warsubi menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan desa dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa yang selama ini mendukung program pemerintah.
“Kami menargetkan 780 ribu SPPT bisa selesai 100 persen pada November mendatang. Insyaallah kekhawatiran masyarakat soal PBB bisa diselesaikan tanpa ada yang terlewat,” pungkasnya.
Lainnya:
- Bukan karena Kritik Sekolah, Pemkab Jombang Ungkap Alasan Pemecatan Guru PNS Yogi
- Prestasi Gemilang! Jombang Masuk Top 4 Nasional EPPD 2025
- HUT Otonomi Daerah ke-30: Jombang Tancap Gas Sinkronkan Program Pusat-Daerah
Penulis : Apriani Alva
Editor : Nury
