JAKARTA, LintasDaerah.id – Gelombang Badai Disiplin Internal (BDI) masih mengguncang partai politik di Indonesia. Setelah Partai Nasdem, PAN, dan Golkar mengambil langkah tegas mencopot sejumlah kader dari jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), kini sorotan publik tertuju kepada PDI Perjuangan (PDIP).
Partai berlambang banteng moncong putih itu dinilai lamban mengambil sikap terhadap salah satu anggotanya, Deddy Sitorus, yang tengah menuai kritik keras akibat pernyataannya di ruang publik. Deddy dianggap melontarkan kalimat kontroversial yang menyiratkan superioritas anggota dewan di atas masyarakat biasa.
Sebelumnya, Partai Nasdem bergerak cepat dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Menyusul kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) yang mencopot Eko Patrio dan Uya Kuya dari jabatan strategis. Langkah serupa juga ditempuh oleh Partai Golkar dengan memberhentikan Adi Skadir.
Sementara itu, hingga Senin (1/9/2025), PDIP masih belum mengumumkan keputusan resmi terkait posisi Deddy Sitorus.
Nama Deddy menjadi sorotan setelah sebuah pernyataan yang ia lontarkan dalam forum media sosial viral dan menuai reaksi keras. Kalimat tersebut dinilai merendahkan publik, padahal anggota DPR dipilih oleh rakyat untuk menyuarakan aspirasi, bukan sebaliknya.
Pernyataan itu pun memicu gelombang kritik. Banyak kalangan menilai sikap Deddy arogan dan tidak pantas, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang tengah menuntut empati dari wakilnya di parlemen.
“Pernyataan ini menampar nurani rakyat. DPR dipilih oleh rakyat, bukan penguasa yang boleh merendahkan publik,” ujar Arif Susanto, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Senin (1/9/2025).
Di media sosial, kritik terhadap Deddy semakin meluas. Sejumlah warganet bahkan mendesak PDIP untuk segera mengambil langkah tegas sebagaimana partai-partai lain.
Menurut mereka, sikap lamban justru berpotensi merusak citra partai dan menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap kader tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, PDI Perjuangan belum mengeluarkan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga belum mendapat tanggapan.
Publik kini menunggu bagaimana langkah partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut dalam merespons badai disiplin internal yang sedang melanda berbagai partai politik di tanah air.
Lainnya:
- Bukan karena Kritik Sekolah, Pemkab Jombang Ungkap Alasan Pemecatan Guru PNS Yogi
- Prestasi Gemilang! Jombang Masuk Top 4 Nasional EPPD 2025
- HUT Otonomi Daerah ke-30: Jombang Tancap Gas Sinkronkan Program Pusat-Daerah
Editor : Nury
