JOMBANG, LintasDaerah.id — Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2025 tercatat baru mencapai 51,65 persen dari total pagu Rp390,96 miliar. Rendahnya capaian tersebut mengemuka dalam audiensi antara Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Jombang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang yang digelar di kantor Bappeda, Kamis, 18 Desember 2025.
Audiensi yang berlangsung tertutup namun intens itu dihadiri jajaran pengurus IWOI Jombang yang dipimpin Ketua Agus Pamuji. Dari pihak pemerintah daerah, hadir Kepala Bappeda Jombang Hartono didampingi pejabat struktural bidang perencanaan dan ekonomi.
Humas IWOI Jombang Ronny Brown secara langsung mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal yang dinilai mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 82,81 persen. Menurut Ronny, selisih hampir 30 poin persentase tersebut mengindikasikan persoalan serius dalam tahap perencanaan dan kesiapan teknis proyek pembangunan daerah.
“Target belanja modal 2025 dipatok Rp390,96 miliar, tetapi realisasinya hanya 51,65 persen. Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan,” ujar Ronny.
Ia menilai proyek strategis yang tercantum dalam dokumen RKPD seharusnya telah melalui uji kesiapan sejak awal. Jika tidak, kata Ronny, potensi kendala lelang, lahan, maupun koordinasi antar perangkat daerah akan terus berulang dan berdampak pada rendahnya serapan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Jombang Hartono menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah telah disusun berbasis data dan indikator SMART. Ia menekankan bahwa serapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
“Perencanaan kami berbasis data dan analisis teknokratik. Jika di tengah pelaksanaan terdapat program yang tidak efektif atau terkendala faktor eksternal, maka evaluasi perlu dilakukan agar anggaran tidak dipaksakan,” kata Hartono.
Hartono juga mengakui adanya sejumlah faktor nonteknis yang memengaruhi realisasi belanja modal, antara lain tahapan Pilkada, perubahan kebijakan, serta pergantian pejabat yang berdampak pada proses pengambilan keputusan. Ia menyebut data yang disampaikan IWOI sesuai dengan catatan internal Bappeda dan menjadi bahan evaluasi ke depan.
Ketua IWOI Jombang Agus Pamuji menegaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap kebijakan publik. Menurutnya, masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata, bukan hanya penjelasan normatif mengenai fleksibilitas perencanaan.
“Dokumen RPJMD dan RKPD tidak boleh berhenti sebagai narasi. Yang dibutuhkan publik adalah realisasi pembangunan fisik yang berdampak langsung,” ujar Agus.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan bahwa Bappeda Jombang akan memperkuat evaluasi sinkronisasi antar dokumen perencanaan serta memastikan kesiapan teknis proyek sebelum penetapan anggaran belanja modal, guna mencegah terulangnya rendahnya serapan pada tahun berikutnya.
Penulis : R Wijaya
Editor : Nury
Komentar