JOMBANG, LintasDaerah.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menegaskan bahwa sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi prasyarat mutlak dalam menyusun arah pembangunan daerah. Ia menyebut Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai instrumen vital untuk menyelaraskan aspirasi akar rumput dengan kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),Jum’at ( 27/02/2026).
Menurutnya, implementasi Pokir yang dikelola secara profesional akan menciptakan keseimbangan pemerintahan serta memastikan keputusan pembangunan lebih adil dan akomodatif.
Dalam sistem perencanaan pembangunan, Hadi memetakan tiga pilar utama yang menjadi landasan kedudukan Pokir.
Pertama, representasi riil. Anggota DPRD menggunakan pemahaman lapangan di Daerah Pemilihan (Dapil) untuk memastikan perencanaan tidak hanya berbasis data teknokratik, tetapi juga realitas masyarakat.
Kedua, demokrasi partisipatif. Mekanisme reses menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan secara inklusif.
Ketiga, transparansi digital. Seluruh usulan wajib diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) guna menjamin akuntabilitas dan meminimalisasi risiko penyimpangan anggaran.
Politisi PKB ini optimistis bahwa pengelolaan Pokir yang tepat berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jombang. Hal ini didasari pada fokus usulan legislatif yang mayoritas menyasar sektor dasar, yakni pendidikan dan kesehatan.
“Efisiensi anggaran dapat tercapai karena alokasi dana langsung menyasar kebutuhan yang tepat guna sesuai aspirasi masyarakat,” tegas Hadi.
Ia berharap pola perencanaan partisipatif ini terus diperkuat demi optimalisasi sumber daya daerah yang lebih berdampak bagi masyarakat luas.
Lainnya:
- Bukan karena Kritik Sekolah, Pemkab Jombang Ungkap Alasan Pemecatan Guru PNS Yogi
- Prestasi Gemilang! Jombang Masuk Top 4 Nasional EPPD 2025
- HUT Otonomi Daerah ke-30: Jombang Tancap Gas Sinkronkan Program Pusat-Daerah
Editor : Nury
