JOMBANG, LintasDaerah.id – Satuan Kerja Prasarana Strategis II, Provinsi Jawa Timur melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), M Akhbar Ansyari ST MT beserta tim, melakukan survei tindak lanjut pembangunan Sekola Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang. Jumat (11/4/2025) pagi.
Tim survei meninjau lokasi lahan di Denanyar. Ini untuk memastikan kesiapan lahan dari aspek-aspek yang diperlukan dalam pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Dalam survei tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kabupaten Jombang yang mendampingi di antaranya Kepala Dinas PUPR Bayu Pancoro Adi ST MT, Kepala BPKAD Jombang M Nasrullah SE MSi.
Juga Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Agung Hariadi ST MM, Kepala DPMPTSP yang juga Plt Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dra Wor Windari MSi dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Hari Purnomo AP ME.
Akhbar Ansyari menjelaskan, bahwa survei ini fokus pada kondisi lahan, termasuk memastikan lahan tersebut “clean and clear,” kepemilikan sertifikat oleh Pemerintah Daerah (Pemda), kesesuaian dengan rencana kota, dan memastikan lahan bukan merupakan sawah berkelanjutan. Hasil survei nantinya akan dilaporkan kepada Direktorat Pendidikan.
“Kesiapan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemda. Kami melakukan survei untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi,”terangnya.
Akhbar Ansyari menyebut, Kabupaten Jombang masuk dalam tahap II pada tahun ajaran 2026/2027. Secara nasional, terdapat 200 titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang sedang dalam proses rekapitulasi.
“Kami berharap pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun 2025/2026 tanpa kendala efisiensi,” tambahnya.
Setelah survei, tahapan selanjutnya meliputi proses perencanaan dokumen tender dan tender fisik.
Menurutnya, Pemkab Jombang menunjukkan antusiasme tinggi dalam persiapan ini, termasuk penyediaan lahan.
Untuk perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), menjadi tanggung jawab Pemda.
“Seluruh proses perizinan tanggung jawab Pemda,” ujarnya.
Sekolah Rakyat di Jombang direncanakan sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional ditanggung oleh anggaran pemerintah pusat.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, dan memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
Sebelumnya, Dr Robben Rico Amd LLAJ SH ST MSi, bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dan Dirjend Kemensos Supomo Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI, didampingi Bupati Jombang Warsubi telah melakukan survei pada Jumat (4/4/2025) lalu di lokasi Denanyar dan di SKB Mojoagung, sebagai tempat pembelajaran sementara SR tahun ajaran 2025/2026 sambil menunggu proses pembangunan. (Advertorial)
Lainnya:
- Bukan karena Kritik Sekolah, Pemkab Jombang Ungkap Alasan Pemecatan Guru PNS Yogi
- Prestasi Gemilang! Jombang Masuk Top 4 Nasional EPPD 2025
- HUT Otonomi Daerah ke-30: Jombang Tancap Gas Sinkronkan Program Pusat-Daerah
Editor : Ny
