PATI – LintasDaerah.id | Alun-Alun Pati berubah dari ruang publik menjadi pusat demonstrasi terbesar dalam sejarah kabupaten, Rabu (13/08/2025). Ribuan warga memadati jantung kota, membawa spanduk, poster, hingga sebuah keranda bertuliskan “Keranda Penipu” sebagai simbol pemakaman kebijakan yang mereka anggap merugikan.
Arah protes mengarah langsung pada Bupati Pati, Sudewo, yang dituding gagal mengelola kebijakan publik dan memicu gelombang kemarahan warga.
Pemicu utama amarah massa adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski pemerintah daerah mengklaim telah membatalkan kenaikan tersebut, warga menilai kerugian dan keresahan yang timbul tidak serta-merta terhapus.
Kenaikan PBB hanya menjadi salah satu dari rangkaian kebijakan yang dipersoalkan. Massa juga menyoroti pemecatan ratusan pegawai RSUD tanpa pesangon, penghapusan sejumlah sekolah melalui regrouping, serta penerapan sistem lima hari sekolah yang memicu protes dari guru dan orang tua.
Suasana aksi memanas ketika terjadi lemparan sayur, botol, dan air mineral ke arah kantor bupati. Aparat Brimob bersenjata lengkap mengawal ketat, bahkan sempat melepaskan gas air mata. Namun, massa tetap bertahan.
“Kami sudah lama perih, jauh sebelum gas air mata ini,” ucap seorang warga yang ikut aksi.
Bupati Sudewo tidak muncul di hadapan massa. Beredar spekulasi bahwa ia berada di luar kota atau memilih bertahan di kantor. Akun Instagram pribadinya, @sudewoofficial, dibanjiri komentar sinis warganet.
“Pak, ini demo, bukan lomba sembunyi,” tulis salah satunya.
Kontras dengan amarah warga, hanya sepekan sebelumnya, 7 Agustus, Sudewo bersama istrinya, Atik Kusdarwati, tampil glamor dalam kirab Hari Jadi Pati ke-702. Mereka menaiki kereta kencana, mengenakan busana hitam-emas, dan melambaikan tangan. Gestur “saranghaeyo” ala idola K-pop dari Atik di tengah sorakan “pulang” justru memicu kritik tajam. Warganet menyebutnya sebagai “pose cinta di tengah penderitaan rakyat”.
Aksi 13 Agustus ini diperkirakan diikuti lebih dari 100 ribu orang, melampaui tantangan 50 ribu massa yang sebelumnya diucapkan Sudewo.
Bagi warga, demonstrasi kali ini bukan sekadar menuntut pembatalan PBB atau perubahan kebijakan di sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menyangkut martabat dan akuntabilitas kepala daerah.
Seperti tercatat dalam sejarah, kemarahan rakyat jarang reda hanya dengan pernyataan atau penundaan kebijakan. Pati hari ini menegaskan kembali prinsip bahwa kepala daerah bukanlah penguasa absolut, melainkan pejabat publik yang harus siap mempertanggungjawabkan mandat rakyat.(*)
Lainnya:
- Bukan karena Kritik Sekolah, Pemkab Jombang Ungkap Alasan Pemecatan Guru PNS Yogi
- Prestasi Gemilang! Jombang Masuk Top 4 Nasional EPPD 2025
- HUT Otonomi Daerah ke-30: Jombang Tancap Gas Sinkronkan Program Pusat-Daerah
Penulis : Brown
Editor : Nury
