JOMBANG, LintasDaerah.id — Transformasi ekonomi yang terjadi di Kabupaten Jombang kian nyata, ditandai dengan menurunnya aktivitas perdagangan konvensional dan meningkatnya transaksi digital di masyarakat. Di tengah perubahan tersebut, pelaksanaan Sensus 2026 mendatang diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dalam diskusi bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang, Mouna Sri Wahyuni, Selasa (12/5/2026), terungkap bahwa Jombang saat ini berada dalam fase transisi antara capaian indikator makro dan tantangan ekonomi yang masih dirasakan di tingkat masyarakat.
Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang mengalami penurunan dari sekitar 10 persen pada 2016 menjadi 8,6 persen pada 2024. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan secara statistik dalam indikator kesejahteraan.
“Secara tren, angka kemiskinan di Jombang memang menunjukkan penurunan. Ini menandakan adanya perbaikan dalam indikator kesejahteraan berbasis data,” ujar Mouna Sri Wahyuni.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa peran bantuan sosial masih signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat. Pada 2021, angka kemiskinan sempat meningkat akibat dampak pandemi COVID-19.
Perubahan juga terjadi pada struktur ekonomi daerah. Sektor perdagangan kini menjadi kontributor terbesar dengan porsi 23 persen, disusul industri pengolahan sebesar 22 persen. Sementara itu, sektor pertanian mengalami penurunan peran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pertumbuhan industri ditandai dengan munculnya berbagai kawasan pabrik di wilayah seperti Ploso, Peterongan, dan Gudo. Perusahaan seperti PT Orang Tua turut menjadi bagian dari perkembangan industri di daerah tersebut.
“Anak muda kita sekarang tidak lagi harus merantau ke Surabaya. Mereka memilih bekerja di pabrik-pabrik lokal,” kata Mouna.
Perubahan perilaku konsumsi masyarakat juga terlihat dari beralihnya transaksi ke platform digital. Aktivitas ekonomi tetap berjalan meskipun tidak selalu terlihat di pusat-pusat perdagangan fisik.
BPS menekankan bahwa penghitungan ekonomi berbasis pengeluaran menunjukkan perputaran uang tetap terjadi secara aktif di masyarakat. Namun, kondisi ini juga memunculkan tantangan berupa kesenjangan akses digital atau digital poverty, terutama bagi kelompok yang belum memiliki akses terhadap teknologi dan internet.
Di tengah dinamika tersebut, pelaksanaan Sensus 2026 diharapkan mampu menangkap realitas ekonomi yang lebih komprehensif, termasuk perubahan pola konsumsi dan tantangan baru di era digital.
Data yang lebih akurat dan mutakhir dinilai penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam upaya menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Selain itu, sensus ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi riil masyarakat, sehingga tidak hanya mencerminkan angka statistik, tetapi juga kualitas hidup yang sebenarnya dirasakan warga.
Pemerintah pun didorong untuk memanfaatkan hasil Sensus 2026 sebagai pijakan dalam menyusun strategi pembangunan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Jombang.
Lainnya:
- Pasar Murah EPIK Mobile Hadir di Megaluh, Pemkab Jombang Perkuat Kendali Inflasi Jelang Idul Fitri
- Disdikbud Jombang dan Bank Jatim Gelar Bazar Ramadan 4 Hari, Libatkan Puluhan UMKM
- Disperta Jombang Pastikan Bantuan Pupuk Tembakau Tetap Berlanjut Tahun Ini
Editor : Nury
