JOMBANG, LintasDaerah.id – Proyek pengadaan dokumen kajian/riset di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabuapten Jombang, Jawa Timur, menjadi rasan-rasan kalangan sejumlah aktivis.
Mereka menilai, pengadaan dokumen kajian/riset tersebut harus dikawal secara ketat, mengingat anggaran pada pengadaan ini cukup fantastis, mencaai sekitar Rp2 Miliar.
“Kami khawatir, ada sebuah permainan di balik pengadaan tersebut. Pengadaan tersebut harus dilakukan secara terbuka. Sejauh ini, kami tidak mengetahui apa saja point-point di dalam proyek tersebut. Apakah juga menyangkut risetnya, atau hanya dokumennya saja,” ucapnya. Sayangnya, dia menolak namanya dicantumkan di media.
Dan sayangnya juga, Kepala Bappeda Jombang, Danang, tidak bersedia alias menolak saat hendak dikonfirmasi terkait hal ini.
Melalui stafnya, terkait permintaan konfirmasi, pihaknya meminta agar melayangkan surat terlebih dahulu.
“Mohon maaf sebelumnya, saya menyampaikan arahan dari bapak, terkait konfirmasi harus melayangkan surat terlebih dahulu,” ujar staf tersebut.
Dalam upaya konfirmasi tersebut, media ini tidak sendirian, melainkan bersama sejumlah wartawan dari media lain dan sejumlah LSM.
“Saya menilai, sikap meminta surat lebih dulu tersebut sebelum konfirmasi, mencederai prinsip keterbukaan informasi publik (KIP). Apalagi ini menyangkut penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara,” kata salah satu anggota LSM yang ikut dalam upaya konfirmasi. Ia juga meminta namanya tidak disebutkan.
Menurutnya, permintaan konfirmasi merupakan hak publik yang seharusnya tidak perlu dipersulit dengan birokrasi berbelit-belit.
“Anggaran kajian sebesar itu harus dipertanggungjawabkan. Mengapa harus menunggu surat resmi jika pertanyaannya sangat mendasar: apa hasil kajiannya, dan bagaimana digunakan dalam perencanaan dalam pembangunan?,” sambungnya.
Hingga berita ini diunggah, belum ada penjelasan resmi dari Kepala Bappeda Jombang mengenai rincian penggunaan anggaran tersebut maupun hasil riset yang dimaksud.
Sikap tertutup dari lembaga perencana pembangunan ini dinilai justru mengundang kecurigaan publik lebih besar.(*)
Editor : Nury
