JOMBANG, LintasDaerah.id— Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang menuai pujian signifikan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Jombang dinilai berhasil menjalankan program krusial pemerintah pusat ini dengan baik, terutama dalam hal komitmen mitra pelaksana, kepatuhan terhadap standar kebersihan, dan mitigasi risiko kesehatan.
Penilaian positif ini disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai menggelar sosialisasi dan evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Pelayanan, Mitra, dan Koordinator Wilayah setempat di Jombang pada Senin (24/11/2025) pagi, di Ballroom hotel Yusro dan dilanjutkan kegiatan siangnya menyerahkan Becak Listrik di Pendopo Kabupaten Jombang.
Nanik Deyang secara spesifik menyoroti keberhasilan Jombang dalam meminimalkan insiden kesehatan. “Jombang bagus banget, banyak doa kali ya, Alhamdulillah di Jombang tidak terjadi apa-apa,” ujar Nanik, sambil memuji komitmen mitra pelaksana dan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Secara statistik, Jombang menunjukkan capaian menonjol dibanding sejumlah daerah lain. Dari kuota BGN sebanyak 133 titik SPPG, Jombang telah mengisi 77 titik, dengan 38 titik di antaranya sudah operasional.
Dari 38 titik yang beroperasi, sebanyak 23 titik telah mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Angka ini melampaui 50 persen dari titik operasional.
“Sudah di atas 50 persen, Jombang keren loh di atas 50 persen SLHS-nya,” tegas Nanik, menyoroti kuatnya dukungan mitra dan kesiapan pelaksana di lapangan.
Dalam arahannya, Nanik menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh keselarasan antara instansi, mengingat program ini melibatkan setidaknya 17 kementerian/lembaga. Ia mengingatkan bahwa orkestrasi di lapangan akan dipimpin sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui satuan tugas (satgas) khusus.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi berlapis dari Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), hingga Pemda untuk menjamin pembangunan dapur atau SPPG berjalan sesuai rencana dan sepengetahuan Pemda.
“Semua harus bergerak bersama. Dinkes, Puskesmas, BPOM, aparat kecamatan, hingga unsur keamanan,” jelasnya.
Sebab mitigasi risiko keamanan pangan seperti keracunan makanan tidak bisa ditangani oleh satu pihak.
Nanik juga berpesan kepada Forkopimda Jombang, termasuk saat bertemu Wakil Bupati Jombang Salmanudin, untuk turut aktif mengawasi dapur SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap petunjuk teknis.
“Jombang luar biasa. Tidak ada keracunan, keren Jombang, Forkopimda kalau malam tolong juga ngecek di dapur, agar mereka yang bekerja menjalankan juknis dengan baik,” pesan Nanik S Deyang.
Terkait ketersediaan bahan baku, Nanik mengingatkan pentingnya antisipasi lintas instansi, bahkan menganjurkan untuk semangat beternak dan bertanam sayur guna menjaga pasokan.
Acara evaluasi ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jombang, termasuk Sekda Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Dandim 0814/Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo, Kabaglog Polres Jombang Kompol Darmaji, serta perwakilan BGN, Brigjend TNI Albertus Dony Dewantoro selaku Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, dan Enny Indarti selaku Direktur Sistem Pemenuhan Gizi.
BGN berencana membentuk Kantor-Kantor Koordinasi di setiap daerah pada tahun 2026 sebagai pusat penyelarasan kebijakan MBG, serta integrasi struktur Korwil dan Korcam.
Editor : Nury
