Kenaikan PBB P2 Jombang Capai 791 Persen, Emil Dardak Turun Tangan

- Redaksi

Rabu, 13 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

JOMBANG — LintasDaerah.id | Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Jombang memicu gelombang protes dari warga. Sejak awal 2024, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat sekitar 5.000 pengajuan keberatan. Kenaikan pajak tercatat sangat fantastis, bahkan ada yang mencapai lebih dari 1.000%.

Salah satu warga yang terdampak, Heri Dwi Cahyono (61), mengaku kaget saat menerima tagihan PBB tanah dan rumahnya di Jalan dr Wahidin Sudiro Husodo. Tagihan yang pada 2023 sebesar Rp292.631 melonjak menjadi Rp2.314.768 pada 2024, atau naik hampir 700%.

Tak hanya itu, pajak tanahnya di Dusun Ngesong VI juga melonjak drastis dari Rp96.979 menjadi Rp1.166.209.

“Jelas saya tidak mampu bayar, sampai sekarang belum saya bayar,” ujar Heri saat dihubungi LintasDaerah.id, Selasa (12/8/2025).

Imbas dari kenaikan PBB P2 ini pun menimbulkan protes warga. Joko Fattah Rochim (63) bahkan datang ke Kantor Bapenda membawa uang koin pecahan Rp200 hingga Rp1.000 yang disimpan dalam galon air mineral.

“Ini celengan anak saya sejak SMP, sekarang sudah kuliah semester dua. Uang koin ini untuk bayar PBB yang naik 370%,” katanya. Ia menyebut PBB rumahnya naik dari Rp334.178 menjadi Rp1.238.428.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, mengaku sudah menerima laporan kenaikan fantastis PBB di Jombang.

“Terkait itu, sedang kami cek,” ujar Emil usai pembukaan Rakerda Partai Demokrat Jawa Timur di Surabaya, Rabu (13/8/2025).

Ia menegaskan, hingga saat ini belum mengambil langkah teguran kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, lantaran menunggu hasil verifikasi selesai.

Gelombang protes kenaikan PBB P2 di Jombang menambah sorotan publik terhadap kebijakan fiskal daerah. Warga menilai kebijakan tersebut memberatkan dan berpotensi menambah jumlah tunggakan pajak di Jombang.(*)

Baca Juga:

Penulis : Brown

Editor : Nury

Berita Terkait

DPRD Jombang Matangkan Raperda Jasa Konstruksi, Tekankan Kualitas Bangunan dan SDM
Menko Pangan dan Bupati Warsubi Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Jombang, Targetkan Pemerataan ke Sekolah Agama
3 Bupati Kompak! Flyover Mengkreng Segera Dibahas, Solusi Macet Parah di Jatim
WFH Jumat Resmi Berlaku di Jombang, ASN Dituntut Lebih Produktif dan Digital
Kunjungan Arifatul Choiri Fauzi di Jombang: Sekolah Rakyat dan UPTD PPA Jadi Sorotan Perlindungan Anak
Bupati Warsubi Lantik Lima Pejabat Eselon II Pemkab Jombang, Ini Daftar Lengkapnya
Disperindag Jombang Buka Sewa Lahan Parkir dan Toilet Sentra PKL Ahmad Dahlan, Cek Harga dan Syaratnya!
Bansos 2026 Cair! 2.495 Warga Jombang Terima Bantuan Uang Tunai dan Beras
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 14:12 WIB

DPRD Jombang Matangkan Raperda Jasa Konstruksi, Tekankan Kualitas Bangunan dan SDM

Jumat, 10 April 2026 - 17:37 WIB

Menko Pangan dan Bupati Warsubi Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Jombang, Targetkan Pemerataan ke Sekolah Agama

Kamis, 9 April 2026 - 15:13 WIB

3 Bupati Kompak! Flyover Mengkreng Segera Dibahas, Solusi Macet Parah di Jatim

Sabtu, 4 April 2026 - 14:56 WIB

Kunjungan Arifatul Choiri Fauzi di Jombang: Sekolah Rakyat dan UPTD PPA Jadi Sorotan Perlindungan Anak

Jumat, 27 Maret 2026 - 22:07 WIB

Bupati Warsubi Lantik Lima Pejabat Eselon II Pemkab Jombang, Ini Daftar Lengkapnya

Berita Terbaru

Politik & Pemerintahan

3 Bupati Kompak! Flyover Mengkreng Segera Dibahas, Solusi Macet Parah di Jatim

Kamis, 9 Apr 2026 - 15:13 WIB