Prosentase Kemiskinan di Jombang Tahun 2025 Turun, Beneran Ta?

- Redaksi

Rabu, 15 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025 di Ruang Soero Adiningrat, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu (15/10/2025).

Suasana Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025 di Ruang Soero Adiningrat, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu (15/10/2025).

JOMBANG, LintasDaerah.id – Penduduk miskin di Kabupaten Jombang pada tahun 2025 berada berada di angka 8,36%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,24% dibandingkan tahun 2024 yakni 8,60%.

Kondisi ini, Kabupaten Jombang berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur (9,50%) dan Nasional (8,47%).

Kabar ini terungkap saat Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025 di Ruang Soero Adiningrat, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu (15/10/2025).

Bupati Jombang H Warsubi yang membuka rapat tersebut mengarahkan, agar angka kemiskinan dapat ditekan hingga 8,04% sampai 8,10% pada tahun 2026.

Selain itu, menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada akhir tahun 2026, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

Untuk mencapai target tersebut, Bupati Warsubi menetapkan tiga strategi utama yang wajib dilaksanakan: di antaranya Penguatan Regulasi dan Pelaksanaan dengan memperkuat implementasi program dengan regulasi yang memadai.

Juga Mewujudkan Data Tunggal yakni menggunakan data tunggal kemiskinan by name, by address, by problem yang terverifikasi dan tervalidasi sebagai satu-satunya data pensasaran program.

Strategi ketiga, yakni Pendekatan Pentahelix dengan meningkatkan fungsi kolaboratif antara Pemerintah Daerah dengan unsur non-pemerintah (Akademisi, Dunia Usaha/CSR, Masyarakat, dan Media) sebagai pendekatan Pentahelix.

Wakil Bupati Jombang, Gus Salmanudin yang juga Ketua TKPK, memaparkan sejumlah faktor pendukung penurunan kemiskinan. Di antaranya, tren positif inflasi, perbaikan kualitas tenaga kerja (TPT turun menjadi 3,75% di 2024), naiknya Nilai Tukar Petani (114,45 di Juli 2025), dan penyaluran Dana Desa serta Program Perlindungan Sosial.

Beberapa program unggulan Kabupaten Jombang yang sejalan dengan Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) Tahun 2025. Di antaranya, melalui Beasiswa Milenial dengan mengurangi beban pengeluaran dengan alokasi Rp 1 Miliar untuk 30 siswa kurang mampu.

Juga Gerdu Mapan “Ayo Muleh Nggowo Gabah” dengan meningkatkan pendapatan dan kemandirian pangan.

Kemudian, Mandor Jalan yakni penanganan kerusakan jalan ringan hingga sedang untuk mendukung pergerakan ekonomi. Serta Insentif Guru Ngaji TPQ: Mengurangi beban pengeluaran, dengan insentif yang akan dinaikkan dari Rp 750.000 menjadi Rp 1 juta per guru ngaji pada tahun 2026.

Wabup Gus Salmanudin menegaskan akan memimpin langsung tindak lanjut rapat koordinasi ini dengan mengadakan rapat lanjutan. Rapat tersebut akan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk filantropi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Tujuannya adalah agar masing-masing pihak menyepakati langkah konkret dan terukur untuk memberikan intervensi kepada 8,36% penduduk miskin Jombang, dengan mempertimbangkan karakteristik demografi dan sosiologi spesifik dari wilayah atau kelompok sasaran masing-masing.

“Saya tegaskan, Rakor ini bukan ajang seremonial. Ini adalah komitmen bersama yang akan ditindaklanjuti. Pertemuan hari ini adalah fondasi bagi rapat lanjutan di mana Baznas, filantropi, dan semua stakeholder akan menyepakati peran spesifik mereka dalam pengentasan kemiskinan, akan terus saya kawal,” pungkasnya.

Dengan sinergi kuat ini, lanjutnya, Kabupaten Jombang optimis mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.

Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Danang Praptoko menyebut, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk merumuskan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RATPKD) 2026.

Kepada seluruh tim yang hadir, termasuk Kepala OPD pengampu program, Pimpinan Ormas, Akademisi, dan Media, diharapkan untuk memperkuat Prinsip 4K (Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, dan Komunikasi) guna menghasilkan program yang tepat sasaran, berdampak, dan akuntabel.

Acara dilanjutkan dengan pembedahan Profil Kemiskinan oleh Plt Kepala BPS Jombang, Abdus Salam, sebagai dasar konkret penyusunan RATPKD 2026, dilanjutkan dengan diskusi secara mendalam. (*)

Baca Juga:

Editor : Nury

Berita Terkait

DPRD Jombang Matangkan Raperda Jasa Konstruksi, Tekankan Kualitas Bangunan dan SDM
Menko Pangan dan Bupati Warsubi Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Jombang, Targetkan Pemerataan ke Sekolah Agama
3 Bupati Kompak! Flyover Mengkreng Segera Dibahas, Solusi Macet Parah di Jatim
WFH Jumat Resmi Berlaku di Jombang, ASN Dituntut Lebih Produktif dan Digital
Kunjungan Arifatul Choiri Fauzi di Jombang: Sekolah Rakyat dan UPTD PPA Jadi Sorotan Perlindungan Anak
Bupati Warsubi Lantik Lima Pejabat Eselon II Pemkab Jombang, Ini Daftar Lengkapnya
Disperindag Jombang Buka Sewa Lahan Parkir dan Toilet Sentra PKL Ahmad Dahlan, Cek Harga dan Syaratnya!
Bansos 2026 Cair! 2.495 Warga Jombang Terima Bantuan Uang Tunai dan Beras
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 14:12 WIB

DPRD Jombang Matangkan Raperda Jasa Konstruksi, Tekankan Kualitas Bangunan dan SDM

Jumat, 10 April 2026 - 17:37 WIB

Menko Pangan dan Bupati Warsubi Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Jombang, Targetkan Pemerataan ke Sekolah Agama

Senin, 6 April 2026 - 15:56 WIB

WFH Jumat Resmi Berlaku di Jombang, ASN Dituntut Lebih Produktif dan Digital

Sabtu, 4 April 2026 - 14:56 WIB

Kunjungan Arifatul Choiri Fauzi di Jombang: Sekolah Rakyat dan UPTD PPA Jadi Sorotan Perlindungan Anak

Jumat, 27 Maret 2026 - 22:07 WIB

Bupati Warsubi Lantik Lima Pejabat Eselon II Pemkab Jombang, Ini Daftar Lengkapnya

Berita Terbaru