JOMBANG, LintasDaerah.id – Mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur, menuai kritik tajam. Utamanya, tidak berdasarkan kinerja.
Hal ini disampaikan Sholikhin Ruslie, dosen sekaligus pakar hukum di Jombang. Ia menilai, rotasi jabatan yang diumumkan Bupati Warsubi penuh tanda tanya dan sarat kepentingan politik, bukan semata urusan kinerja.
“Kalau bupati bilang mutasi ini tanpa transaksi, tanpa politik dagang sapi, hanya untuk kinerja, itu sulit dipercaya. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya,” nilai Sholikin.
Ia menyinggung kebocoran daftar mutasi yang beredar jauh sebelum pelantikan.
“Dan terbukti 100 persen sesuai. Itu artinya ada permainan. Bagaimana bisa dibilang murni kinerja?,” lanjutnya.
Sholikin juga menyoroti kembalinya dr Puji Umbaran sebagai Direktur RSUD Jombang. Menurutnya, langkah itu janggal karena rekam jejak kinerjanya biasa-biasa saja.
“Kalau bicara prestasi, dr Makmur justru lebih mumpuni. Tapi yang dipertahankan justru sebaliknya. Ini bukan profesionalisme, ini kepentingan politik dan balas dendam pribadi,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti enam posisi strategis yang belum terisi, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Satpol PP, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Ini jabatan-jabatan vital yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Kalau kosong, pelayanan akan macet. Mengapa dibiarkan? Dugaan saya karena negosiasi antara calon pejabat dengan bupati belum ketemu. Ada tarik-menarik kepentingan,” ujarnya blak-blakan.
Kritik juga diarahkan ke Satpol PP yang dianggap gagal mengendalikan pedagang kaki lima (PKL).
“Coba lihat sepanjang Jalan Hasyim Asyari, Alun-alun, hingga Sentra PKL. Semua semrawut. Kalau Satpol PP tidak punya konsistensi, penataan gagal total. Jadi apa gunanya?” ungkapnya.
Ia menegaskan, mutasi kali ini bukannya memperkuat kepercayaan publik. Menurutnya, justru merusak legitimasi bupati sendiri.
“Ini semakin jelas, mutasi bukan soal kinerja, tapi soal balas dendam, suka tidak suka, dan sarat kepentingan politik. Publik tidak bodoh, masyarakat bisa menilai,” tandasnya.
Mantan Anggota DPRD Jombang ini juga mengatakan, harapan masyarakat terhadap reformasi birokrasi telah dikhianati.
“Yang dijanjikan profesionalisme, yang terjadi justru politik praktis. Jangan salahkan kalau kepercayaan publik terdegradasi karena ulah bupati sendiri,” pungkasnya. (*)
