JOMBANG, LintasDaerah.id – Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Danang Praptoko, ST, MT menggelar forum dialog lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan (ormas), serta organisasi profesi wartawan di Ruang Komisi B, Kantor Sekretariat DPRD Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Kamis (19/2/2026) pagi.
Forum Perangkat Daerah (PD) tersebut dihadiri 13 komponen, di antaranya OPD Sekretariat DPRD (Setwan), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), BPKAD, Inspektorat, FKMJ, PWI, serta DPD IWOI Jombang. Pertemuan ini membahas Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2027.
Danang Praptoko selaku pimpinan rapat menegaskan, forum tersebut bertujuan menjaring masukan, saran, usulan, sekaligus kritik konstruktif dalam rangka penyusunan Renja 2027, agar program pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang semakin maju dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengundang para pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah ini untuk meminta masukan, saran, usulan sekaligus kritik, khususnya terkait pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan dalam melayani kepentingan masyarakat luas,” ujar Danang.
Mantan Ketua Bappenda ini menambahkan, seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027, selaras dengan visi-misi dan Asta Cita kepala daerah.
Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan menyampaikan pandangan dan masukan. Perwakilan FKMJ, Didik, menegaskan komitmen organisasinya dalam menjaga kondusivitas daerah.
“Kami di FKMJ menaungi berbagai elemen masyarakat Jombang, seperti NU, Muhammadiyah, LDII, Siddiqiyah, Jamaah Sholawat Wahidiyah, penganut aliran kepercayaan, komunitas Khonghucu, budayawan, hingga gereja. Kami memiliki komitmen kuat mendukung dan menjaga Jombang tetap aman, maju, dan sejahtera,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan Kesbangpol menyoroti kualitas demokrasi di Jombang yang dinilai masih perlu ditingkatkan dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
Dari unsur organisasi wartawan, PWI dan DPD IWOI Jombang yang diwakili Ust Mufid dan Agus Pamuji mendorong peningkatan anggaran publikasi serta penguatan layanan informasi berbasis digital.
Mufid menyampaikan pentingnya transparansi informasi terkait program legislasi daerah (prolegda), rapat paripurna, rapat dengar pendapat (RDP), hingga berbagai agenda DPRD lainnya.
“Publik perlu mengetahui apa saja produk legislasi yang dihasilkan DPRD setiap tahun, termasuk raperda yang dibahas dan disahkan. Digitalisasi informasi juga penting agar masyarakat mudah mengakses kinerja sekretariat maupun anggota dewan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Agus Pamuji mengusulkan peningkatan fasilitas dan sarana pendukung di Kantor DPRD, termasuk penyediaan ruang konferensi pers yang representatif serta menghidupkan kembali program coffee morning sebagai ruang komunikasi publik.
“Program coffee morning sangat efektif sebagai solusi ketika terjadi kebuntuan komunikasi dengan pimpinan Forkopimda. Melalui forum tersebut, perwakilan masyarakat dan media dapat menyampaikan aspirasi secara langsung,” ujarnya.
Forum dialog ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyusun perencanaan kerja yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Jombang ke depan.
Dinas Kominfo siap mendukung program kerja Setwan dalam perbaikan sistem digitalisasi sebagai kebutuhan informasi yang penting untuk menunjang kinerja sekretariat dan tugas-tugas anggota dewan dalam menyerap aspirasi publik. (*)
Editor : Nury
