JOMBANG, LintasDaerah.id – Menjelang pelaksanaan uji kesesuaian jabatan (job fit) yang akan berlangsung pada Senin, 8 September 2025, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah atau akrab disapa Gus Sentot, memberikan tanggapan terkait rencana mutasi pejabat di lingkup Pemkab Jombang.
“Mutasi pejabat itu hak prerogatif bupati. Saya yakin bupati akan menjaring dan memilih pimpinan OPD yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Selain itu, saya percaya bupati juga mempertimbangkan aspek moralitas. Harapannya, bupati bisa memilih yang terbaik di antara yang baik,” ujar Gus Sentot dalam keterangan melalui telekonferensi dengan lintasdaerah.id.
Gus Sentot menegaskan agar proses seleksi benar-benar mengedepankan profesionalisme dan integritas, mengingat isu moralitas sempat mencuat di lingkungan Pemkab Jombang.
Isu Perselingkuhan Masih Jadi Sorotan
Publik masih mengingat kasus perselingkuhan yang menyeret Kepala Dinas Pendidikan Jombang, Senin, dengan Dian Yunita selaku sekretaris dinas, yang terungkap pada Agustus 2024. Terkait sanksi atas kasus tersebut, Gus Sentot mengaku belum mengetahui detail tindak lanjutnya.
“Saya tidak begitu paham soal sanksi yang diberikan,” ucapnya singkat.
Sementara itu, informasi terbaru yang diterima awak media menunjukkan adanya dugaan ketidakjelasan status jabatan mantan Kadisdikbud tersebut.
Dalam wawancara pada 29 April 2025, Kepala BKPSDM Jombang, Bambang Suntowo, mengungkap, Senin masih berada di lingkungan Pemkab tanpa kejelasan posisi resmi.
“Ya, memang sekarang ada di sini Pak Senin-nya. Untuk jabatan, di sini tidak ada dan hanya dititipkan oleh mantan Pj Bupati Jombang waktu itu. Mengenai SK belum ada, kami hanya menyediakan ruangan saja. Saya tidak memiliki kewenangan dalam evaluasi, karena levelnya sama dengan saya. Untuk lebih jelasnya, mohon ditanyakan kepada Sekda selaku pengambil kebijakan,” tegas Bambang pada 29 April 2025.
Pernyataan ini memunculkan dugaan bahwa fasilitas dan tunjangan jabatan eks-Kadisdikbud masih melekat, meski tidak lagi menjabat secara definitif. Sejumlah pihak menilai Pemkab terkesan menutup-nutupi alih fungsi jabatan tersebut.
Dengan adanya job fit pekan ini, publik menunggu langkah tegas Bupati Jombang untuk menuntaskan polemik status pejabat bermasalah sekaligus memastikan mutasi berjalan transparan, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan.(*)
Baca Juga:
- Pemkab Jombang Tunggu Persetujuan BKN untuk Mutasi 23 Pejabat Eselon II
- Survei KedaiKOPI, 91,2 Persen Responden Puas Kebijakan Rekayasa Lalu Lintas Saat Mudik
- Polres Jombang Bongkar Budidaya Ganja Indoor Senilai Rp 6,5 Miliar di Mojongapit
Editor : Nury
