JAKARTA, LintasDaerah.id – Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmennya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini disampaikannya usai menghadiri penandatanganan perjanjian pinjam pakai aset daerah untuk program Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kemensos RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
Acara penandatanganan ini menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan nasional untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya dalam bidang pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dalam arahannya menegaskan, negara wajib hadir dalam menjamin pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945, serta diperkuat dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 dan UU Nomor 11 Tahun 2009.
“Program Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab kenyataan bahwa masih ada sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang belum pernah sekolah atau putus sekolah,” jelasnya.
Saifullah Yusuf menambahkan, Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung, tetapi rumah harapan.
“Di negeri yang besar, anak-anak tidak boleh kecil impian hanya karena miskin orang tuanya. Negara boleh tidak mewariskan harta, tetapi tidak boleh gagal mewariskan harapan,” tegasnya.
Kabupaten Jombang menjadi salah satu dari 87 kabupaten/kota di 29 provinsi yang terpilih sebagai lokasi tahap awal pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini akan mulai berjalan pada Tahun Ajaran 2025/2026, tepatnya 14 Juli mendatang, dengan target awal 9.775 siswa secara nasional.
“Kami menyiapkan lahan dan aset daerah yang akan dimanfaatkan sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jombang,” ujar Bupati Warsubi.
Dalam skema pinjam pakai ini, Pemkab Jombang akan menyediakan bangunan dan lahan yang akan direnovasi sesuai standar Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
Warsubi menjelaskan, “Sekolah Rakyat Jombang nantinya akan dilengkapi ruang belajar, asrama, ruang makan, sarana olahraga, hingga fasilitas digital seperti smartboard, laptop, dan komputer.”
Lebih lanjut, Bupati Jombang menyebut, program ini juga membawa dampak positif bagi ekonomi lokal.
“Saya sangat mendukung program ini karena selain menjamin kebutuhan siswa, program Sekolah Rakyat juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi warga sekitar,” jelasnya.
Menurutnya, orang tua peserta didik akan diberdayakan melalui program pelatihan wirausaha, bantuan rumah tidak layak huni, hingga penataan kawasan kumuh di sekitar lokasi sekolah.
“Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat,” imbuh Warsubi.
Tak hanya itu, juga disiapkan alternatif lokasi lain di lahan Terminal Kargo di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, yang saat ini sudah dalam proses verifikasi Kementerian PUPR.
Pengelolaan pendidikan di Sekolah Rakyat akan dijalankan dengan kurikulum khusus yang memadukan pendidikan formal, pembinaan karakter, literasi digital, serta penguatan kepemimpinan.
“Para guru dan tenaga pendidik diseleksi secara ketat, sebagian besar diangkat melalui skema PPPK dan ASN lintas kementerian. Mereka berasal dari Kemenpan RB, TNI, Kemendikdasmen, Kemenag, dan BKN. Jadi pengajarnya juga tidak main-main,” tegas Warsubi.
Program Sekolah Rakyat ini juga selaras dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta INPRES 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Warsubi menutup sambutannya dengan menegaskan, “Kami ingin memastikan anak-anak Jombang tidak kehilangan masa depan hanya karena orang tuanya miskin. Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari harapan itu.”(*)
Baca Juga:
- Jombang Pertahankan Predikat Kabupaten Layak Anak 2025 Tingkat Madya
- Gus Wabup Jombang Buka Musrenbang RKPD 2027: Fokus Ekonomi Inklusif dan Program Desa Mantra
- TOK! Gubernur Khofifah dan DPRD Jatim Setujui P-APBD 2025 Rp32,99 Triliun, Fokus Pendidikan dan Kesehatan
Penulis : Apriani Alva
Editor : Nury
