JOMBANG, LintasDaerah.id — Tunjangan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Jombang ternyata hanya Rp325 ribu per bulan. Angka yang dinilai jauh dari layak, mengingat beratnya tanggung jawab mereka sebagai mitra strategis pemerintah desa.
Fakta itu diungkapkan Ketua terpilih Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jombang, Ahmad Zazuli, usai pelantikannya pada Jumat (5/7/2025).
“Tunjangan BPD untuk ketua, dari tahun kemarin hingga hari ini masih Rp325 ribu. Harapan kami ke depan ada perhatian lebih, dan ABPEDNAS bisa dilibatkan dalam pengambilan kebijakan untuk kesejahteraan BPD,” kata Zazuli.
Ia menegaskan, tunjangan minim itu tak sebanding dengan tugas BPD yang harus mengawasi jalannya pemerintahan desa sekaligus menampung aspirasi masyarakat. ABPEDNAS, lanjutnya, akan mendorong agar kesejahteraan BPD menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
Meski mengungkap nominal tunjangan yang relatif kecil, Zazuli menegaskan, fokus utama ABPEDNAS Jombang ke depan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para anggota BPD. Ia meyakini, kesejahteraan akan mengikuti jika kapasitas dan peran BPD ditingkatkan secara nyata.
“Antara kapasitas dan kesejahteraan itu saling mengikuti. Yang utama adalah peningkatan SDM. Kalau kapasitas anggota BPD meningkat, maka wajar jika kesejahteraan pun turut didorong naik,” katanya.
Disinggung soal anggota BPD yang menjadi bagian PABDSI, Zazuli mengklaim, bahwa sekitar 90 persen anggota BPD di Jombang tergabung dalam ABPEDNAS.
Hal ini menunjukkan kepercayaan dan antusiasme yang tinggi terhadap asosiasi ini sebagai wadah aspirasi dan perjuangan BPD.
Sebagai organisasi yang menaungi sebagian besar BPD di Jombang, ABPEDNAS berharap bisa dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan yang menyangkut kepentingan desa dan kesejahteraan perangkatnya.
Dengan sinergi antara ABPEDNAS, Pemerintah Desa, dan Pemkab Jombang, Zazuli optimistis peran BPD akan semakin kuat, baik secara kelembagaan maupun sosial.
“Kami siap bersinergi dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Semoga ke depan, peran ABPEDNAS semakin nyata dalam pembangunan desa di Jombang,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi, menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus ABPEDNAS Jombang. Pelantikan tersebut langsung oleh ABPEDNAS Jawa Timur. Bupati Warsubi menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh organisasi BPD yang ada di Jombang, termasuk ABPEDNAS dan PABPDSI.
“Di Jombang ada dua organisasi BPD, ABPEDNAS dan PABPDSI. Saya kira semua bisa diwadahi. Yang penting tujuannya sama, yaitu membangun desa untuk mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera,” ujar Bupati Warsubi.
Ia juga menyinggung gelar yang diterimanya dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, yakni sebagai “Bapak BPD Jombang”. Hal ini memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membina BPD sebagai mitra strategis desa.
“BPD adalah mitra pemerintah dalam menentukan arah kebijakan desa dan menyukseskan visi Jombang lima tahun ke depan,” tambahnya.
Sebagai informasi, pelantikan ABPEDNAS Jombang, Sabtu (5/7/2025), dihadiri 5 perwakilan dari setiap 21 kecamatan di Jombang. Pelantikan dipimpin Sekretaris ABPEDNAS Jatim, Abdul Syukur.(*)
Baca sebelumnya: Pelantikan DPC ABPEDNAS, Bupati Jombang Warsubi Singgung Dualisme Organisasi BPD, Ada Apa?
