LintasDaerah.id – Setiap tanggal 24 September, masyarakat Indonesia punya alasan khusus untuk memberi penghormatan pada para petani, pahlawan pangan yang kerapkali bekerja jauh dari sorotan.
Tahun 2025 ini, peringatan Hari Tani Nasional telah memasuki usia ke-65. Ini momen untuk mengingatkan kembali pada perjalanan panjang petani Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya dan kesejahteraan hidup.
Sejarah Hari Tani Nasional
Hari Tani Nasional lahir dari peristiwa penting pada 24 September 1960, ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).
UU tersebut menjadi tonggak sejarah karena mengatur ulang kepemilikan, pemanfaatan, dan pemerataan tanah di Indonesia.
Bagi petani, UUPA bukan hanya dokumen hukum, tapi simbol pembebasan dari kesengsaraan. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 pun menegaskan bahwa tanah, air, dan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sejak saat itulah, tanggal 24 September ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Hari Tani Nasional, lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 169 Tahun 1963. Peringatannya diwajibkan berlangsung dengan khidmat, sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan taraf hidup petani menuju masyarakat adil dan makmur.
Indonesia, Negeri Agraris
Julukan “Negara Agraris” bukan sekadar label. Sejak lama, sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari tanah, berupa bertani, bercocok tanam, dan mengolah hasil bumi.
Kehadiran petani menjadi penopang ketahanan pangan nasional, sama pentingnya dengan identitas Indonesia sebagai negara maritim.
Tanpa petani, meja makan kita tentu tidak akan ada nasi, sayur, hingga rempah-rempah yang selama ini menjadi bagian dari keseharian.
Hanya saja, yang menjadi ironi adalah mereka yang memberi makan bangsa kerap hidup dalam keterbatasan.
Itulah mengapa Hari Tani selalu relevan, untuk kembali mengingatkan semua pihak betapa vital peran petani.
Dinamika Pertanian dari Masa ke Masa
Perjalanan sektor pertanian Indonesia tak pernah berhenti beradaptasi. Pada era Orde Baru, pemerintah membentuk berbagai lembaga untuk mendukung riset dan pengembangan pertanian. Misalnya, Badan Litbang Pertanian yang berdiri pada 1974. Kemudian, Departemen Koperasi pada 1980 untuk memperkuat petani kecil di luar Jawa-Bali.
Tahun 1983, terjadi reorganisasi Badan Litbang Hal ini sesuai dengan Kepres No 24 Tahun 1983. Dan di tahun yang sama, dibentuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP) yang tersebar di seluruh provinsi sesuai dengan Keppres No 83 Tahun 1993.
Selain itu, adanya pembentukan 2 unit organisasi BPTP di 2 Propinsi, yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Kepmentan No. 633/Kpts/OT.140/12/2003). (*)
Baca Juga:
- Sempat Dikira Boneka Mengambang di Sungai Grobogan Jombang, Ternyata Mayat
- Ratusan Siswa di Kepatihan Jombang Full Senyum Terima Bantuan Tas dan Peralatan Sekolah
- Residivis Asal Grogol Bobol Sekolah di Jombang Dibekuk Polisi, Sudah 23 Beraksi
Editor : Nury
